Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ia diciptakan dengan keistimewaan-keistimewaan yang tidak Tuhan berikan kepada makhluk lain. Akal yang dapat digunakan untuk berpikir menjadikan manusia berbeda dengan makhluk selainnya.
Tidak hanya menciptakan malam dan siang, Tuhan juga menciptakan manusia dengan dua kriteria dilihat dari jenis kelamin kodrati yaitu laki-laki dan perempuan. Menjadi laki-laki ataupun perempuan bukanlah sebuah pilihan, melainkan ditakdirkan oleh Tuhan tanpa campur tangan umat-Nya. Terlahir dengan jenis kelamin apapun seorang mahkluk harus siap menerima dengan segala konsekuensi yang ada.
Laki-laki dan perempuan mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar jika dilihat dari bentuk tubuh. Laki-laki terlahir memiliki jakun dan memproduksi sperma. Lain halnya dengan perempuan, ia terlahir dengan memiliki alat reproduksi berupa rahim, ia menyusui dan melahirkan. Sifat-sifat tersebut tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan karena merupakan kodrat dari Tuhan.
Namun ketika laki-laki dan perempuan terjun ke dalam masyarakat, maka akan ada sifat-sifat baru yang disandarkan kepada keduanya. Sifat-sifat baru tersebut seperti laki-laki dianggap sebagai manusia gagah, kuat, perkasa dan pantas dijadikan pemimpin. Sebaliknya perempuan disifati sebagai manusia yang lemah lembut, gemulai, dan tidak pantas dijadikan pemimpin karena takdir perempuan adalah sebagai yang dipimpin bukan yang memimpin.
Hal tersebut diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai sifat bawaan bahkan dianggap sebagai kodrati atau pemberian Tuhan yang mutlak dan tidak dapat diubah. Meskipun ada beberapa laki-laki yang lemah lembut, gemulai dan ada beberapa perempuan yang gagah perkasa. Akan tetapi hal tersebut tidak mengubah kepercayaan masyarakat bahwa laki-laki kuat dan perempuan lemah lembut bukan pemberian Tuhan dan merupakan sifat yang dikonstruksi secara sosial.
Sifat-sifat konstruk sosial dapat disebut dengan gender. Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.
Istilah gender tidak ada dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus inggris, kata “gender” dan ‘sex” diartikan sebagai jenis kelamin. Sehingga perlu diuraikan dengan jelas tentang kaitan antara konsep gender dengan sistem ketidakadilan sosial secara luas, kaitan antara konsep gender dengan kaum perempuan, dan hubungannya dengan persoalan ketidakadilan sosial lainnya.
Perbedaan gender tidak akan menjadi suatu masalah selama tidak melahirkan ketimpangan gender. Namun gender terkadang melahirkan suatu ketimpangan dan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, terlebih terhadap perempuan. Dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik perempuan lebih banyak dirugikan ketimbang laki-laki disebabkan oleh gender. Hal tersebut secara umum termanifestasikan dalam empat hal yaitu, marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban ganda.
Konsep marginalisasi lebih identik dengan pemiskinan ekonomi. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, anggapan bahwa perempuan merupakan manusia yang irasional menjadikan mereka hanya mampu menjabat sebagai sekretaris dibanding sebagai pemimpin. Karena selain pemimpin diasumsikan sebagai laki-laki, menjadi seorang pemimpin juga harus memiliki pemikiran rasional dan perempuan dianggap tidak memiliki itu. Dari segi pendapatan, gaji seorang sekretaris jauh lebih kecil dibandingkan dengan gaji seorang pemimpin perusahaan atau direktur. Ini membuktikan bahwa pandangan gender secara tidak langsung telah memarginalisasi perempuan.
Pendapat yang menyatakan bahwa perempuan tidak mempunyai pemikiran yang rasional secara tidak langsung juga telah menjustifikasi adanya subordinasi. Subordinasi adalah keyakinan adanya satu jenis kelamin yang lebih superior dibanding jenis kelamin lainnya. Meletakkan perempuan ke dalam lapisan kedua dalam struktur keluarga, masyarakat dan negara sudah sedemikian lama menyejarah. Kenyataan ini diperkuat bahkan seringkali mendapat pembenaran baik secara teologis yaitu melalui tafsir agama maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan perempuan sebagai subordinasi dari laki-laki. Fakta ini dapat dilihat dari masih eksisnya nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. Sebagai contoh apabila seorang isteri yang hendak mengikuti tugas belajar, atau hendak bepergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tetapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu izin dari isteri. Gambaran berikutnya juga tampak dalam rumah tangga miskin pedesaan, dimana prioritas untuk mengenyam pendidikan lebih banyak diberikan pada laki-laki, perempuan tidak dibekali dengan pendidikan yang memadai karena adanya persepsi bahwa setinggi apapun pendidikan perempuan nantinya akan kembali ke dalam lingkup domestik yang secara sosial telah dikonstruksi untuknya.
Ketimpangan dan ketidakadilan gender tidak saja berhenti disitu. Stigma-stigma negatif yang disebabkan oleh gender terhadap perempuan juga lahir. Pelabelan negatif atau yang disebut dengan stereotipe pun bermunculan. Pandangan bahwa tubuh perempuan mengandung kekuatan tersendiri yang dapat memikat lawan jenis mengharuskan perempuan menyembunyikan dan menutupinya dalam rangka upaya pencegahan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan seperti penyimpangan seksual, dan sejenisnya. Hal tersebut mengharuskan perempuan berada di rumah dalam waktu-waktu tertentu seperti pada malam hari. Dengan pandangan ini menyebabkan perempuan yang masih berada diluar rumah pada malam hari dianggap sebagai perempuan tidak baik dan berimbas kepada citra buruk dalam lingkungan sosialnya karena tidak sesuai dengan aturan dalam masyarakat. Padahal ia keluar malam bukan untuk senang-senang melainkan ada kepentingan mendesak yang tidak bisa ia tinggalkan, seperti bekerja, bertemu kolega dalam rangka membangun relasi, dll. Pendapat tersebut didukung pula oleh tafsir agama yang menganggap bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat dan mengandung syahwat. Maka, sebaiknya tidak diperlihatkan kepada siapapun kecuali keluarga sedarah.
Selanjutnya yaitu kekerasan. Kekerasan yang dimaksud disini adalah kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan memang sering terjadi di masyarakat. Kasus-kasus kekerasan lebih banyak menimpa perempuan daripada laki-laki. Catatan Tahunan (CATAHU) yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional (KOMNAS) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan bahwa jumlah kasus kekerasan dengan korban perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 ada 293.220 kasus. Kemudian tahun 2015 meningkat menjadi 321.752 kasus.
Faktor penyebab utama yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan, menurut PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi salah satu dasar kategorisasi Badan Peradilan Agama (BADILAG) khususnya dalam konteks perceraian, yakni tidak adanya lagi keharmonisan, tidak adanya tanggungjawab, dan faktor ekonomi. Selain itu juga disebabkan oleh gangguan pihak ketiga, krisis akhlak, poligami tidak sehat, cemburu, kawin paksa, kekejaman jasmani, kekejaman mental, kawin dibawah umur, faktor politis, cacat biologis, salah satu pihak dihukum dan lain-lain.
Dari catatan tersebut kita dapat menemukan fakta bahwa kekerasan terhadap perempuan masih banyak ditemukan dan tidak memandang tempat, baik di pedesaan maupun di kota-kota besar. Secara umum kekerasan terhadap perempuan terjadi akibat posisi rentan perempuan yang disebabkan karena masih kuatnya budaya patriarki yang diskriminatif, subordinatif dan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dengan perempuan.
Seiring berjalannya waktu dan disebabkan pula oleh tuntutan zaman, konstruksi gender yang mengharuskan perempuan selalu berada di rumah tidak begitu berlaku sebab terdesak oleh kebutuhan ekonomi yang mengharuskan perempuan ikut serta bekerja agar memperoleh uang untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Disatu sisi hal ini merupakan bentuk pembebasan perempuan dari satu masalah, yaitu tidak hanya terjebak dalam sektor domestik, tetapi juga ranah publik. Namun disisi lain juga merugikan bagi perempuan yaitu bertambahnya beban kerja (double burden). Karena konstruksi gender berkeyakinan bahwa tugas laki-laki hanya bekerja, maka imbas terbesar adalah terhadap perempuan. Selain diharuskan pula untuk mengisi ranah publik, perempuan juga masih mempunyai tugas domestik seperti mengasuh anak, melayani suami, membersihkan rumah dan memasak. Berbagai masalah yang menimpa perempuan yang disebabkan oleh gender menjadikan mereka semakin terdiskriminasi.
Namun ironisnya, perilaku diskriminasi tersebut belum sepenuhnya disadari oleh perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan sering menganggap perilaku diskriminasi merupakan hal yang biasa selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Dampak yang hadir adalah semakin kuat dominasi laki-laki atas perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Perilaku tersebut dibenarkan oleh perempuan dan masyarakat karena dianggap sebagai kebenaran dan kewajaran yang murni.
Untuk menyikapi permasalahan tersebut bukan hanya membutuhkan peran perempuan sebagai interpretasi korban ketidakadilan gender, tetapi laki-laki juga harus hadir didalamnya. Sebab meskipun perempuan sudah sadar bahwa dirinya banyak mendapatkan kerugian disebabkan oleh konstruksi gender, kesadaran atas posisi antara laki-laki dan perempuan yang setara juga butuh disosialisasikan secara intens kepada siapapun tanpa memandang jenis kelamin. Karena lahirnya konstruksi gender bukan dalam waktu yang singkat, maka penanggulangan yang dilakukan pun juga membutuhkan waktu yang tidak singkat pula.
Namun sosialisasi kesetaraan gender harus tetap dilakukan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat, agar tercipta masyarakat yang adil dan setara antara satu dengan yang lain. Hal ini juga salah satu bentuk upaya mengurangi jumlah tindak kriminal dan kekerasan dalam masyarakat. Kesetaraan gender merupakan persoalan pokok pembangunan. Terciptanya kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan sistem pemerintahan yang efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Daftar Pustaka
DR. Mansour Fakih, 1996. “Analisis Gender & Transformasi Sosial”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Jurnal Fajar Apriani, S. Sos, M. Si, “Berbagai Pandangan Mengenai Gender dan Feminisme”
Artikel oleh Ninik Sri Rahayu, Divisi Penelitian dan Pengembangan Pusat Study Gender Universitas Islam Indonesia, berjudul “Terbelenggu Dalam Bingkai Ketidakadilan Gender, Dimanakah Perempuan?”
HR. Muslim no 2128 yang menjelaskan bahwa sebagian besar penghuni neraka adalah perempuan
Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 7 Maret 2016
0 komentar:
Posting Komentar